Akreditasi sekolah/madrasah merupakan kewajiban sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60 ayat (1) mengatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Selain itu untuk menjamin kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, mulai Tahun Anggara 2020 dana BOS hanya akan dialokasikan bagi Satuan Pendidikan yang sudah terakreditasi. Hal ini sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Nomor 0993/D/PR/2019 tentang Kualitas data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercatum dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Regulasi ini mengandung makna bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan tiap-tiap warga negaranya guna mewujudkan pendidikan yang bermutu. Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 13 tahun 2018 menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sebagai badan mandiri yang diberi kewenangan untuk menetapkan kelayakan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar & Menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).